:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5172645/original/034380200_1742783153-TSB_5.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta – Inklusi bukan sekadar konsep, melainkan tanggung jawab bersama. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Arif Bintarto Yuwono.
“Mari kita di bulan Ramadan ini mengingat bahwa inklusi sosial bukan hanya mimpi tetapi merupakan satu tanggung jawab bersama untuk kita mewujudkannya,” ujar Arif dalam talkshow bertajuk “Berbincang Isu Inklusi Itu Asyik” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Sementara, Direktur Lelang, Tavianto Nugroho dalam keynote speech menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk membantu difabel dalam perspektif ekonomi. Contohnya melalui lelang usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan lelang lukisan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Dalam acara ini, DJKN menghadirkan para pakar yang membahas kebijakan serta tantangan inklusi di berbagai sektor. Salah satu isu utama yang dibahas adalah rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
Kepala Biro Organta Kementerian Keuangan, Ari Wahyuni, mengungkapkan bahwa tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan masih jauh tertinggal dibandingkan mereka yang non-disabilitas.
“Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka tenaga kerja disabilitas hanya 21 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka bagi penyandang disabilitas jauh lebih tinggi,” jelasnya mengutip laman resmi DJKN.
Penyandang disabilitas memiliki hak kesempatan dan kesetaraan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Hal ini tercantum dalam UU no 8 tahun 2016. Salah satu perusahaan di bidang layanan BPO di wilayah Bandung, Jawa Barat sudah ada 14 orang kary…
Angka Pekerja Difabel Rendah, Harus Dapat Perhatian Serius
Ari menambahkan, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, terutama mengingat sektor UMKM yang menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja di Indonesia.
“Salah satu langkah yang dilakukan Pak Arif dan Pak Tavianto dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas merupakan terobosan yang harus terus dilakukan. Tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga di kementerian dan lembaga lain serta pemerintah daerah,” tambahnya.
Inklusi Bukan Sekadar Menyediakan Akses Fisik
Dalam kesempatan yang sama, Inclusion Specialist AAI Awardee, Ari Triono, menekankan bahwa inklusi bukan sekadar menyediakan akses fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat.
“Penyandang disabilitas tidak ingin dikasihani atau dianggap spesial. Mereka hanya ingin diperlakukan setara, dengan penyesuaian yang diperlukan agar mereka bisa berpartisipasi penuh,” jelasnya.
Di sisi lain, Kabag Tata Kelola dan Pelayanan Publik Biro Organta Kementerian Keuangan, Abdul Wahid Fajar Amin, menambahkan bahwa upaya perekrutan tenaga kerja disabilitas telah dilakukan sejak 2017, meski belum sepenuhnya optimal.
“Kami telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi masih sedikit yang mendaftar. Mungkin karena kurangnya sosialisasi atau fasilitas yang belum sepenuhnya mendukung,” ungkapnya.
Tampilkan Inisiatif Konkret
Tak hanya membahas regulasi, acara ini juga menampilkan berbagai inisiatif konkret, seperti pelatihan dan lelang amal karya penyandang disabilitas.
“Ada dua penggelar seni yang akan ditampilkan, yang pertama adalah hasil karya seni dalam bentuk lukisan, satu lagi nanti dalam bentuk orkestra,” ujar Saat Suharto, Wakil Ketua II BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dalam keterangan yang sama.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2984057/original/044115000_1575280009-Infografis_Akses_dan_Fasilitas_Umum_Ramah_Penyandang_Disabilitas.jpg)
… Selengkapnya
No responses yet